Presidium Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Aset Negara (GEMPPAR) Orasi depan Kantor Bapenda Kota Bogor
JAKARTA,- Presidium Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Aset Negara (GEMPPAR) kembali menggelar unjuk rasa untuk kedua kalinya, mendesak agar diusut tuntas mafia pajak dan mafia aset yang ada di Kota Bogor. Aksi kali ini dilakukan secara estafet dari depan Istana Kepresidenan, Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, hingga Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Selasa (29/6).
Dalam orasi nya koordinator GEMPPAR, Fatholah Fawait, kembali mendesak pemerintah terutama APH untuk lebih serius mengusut kasus dugaan penggunaan aset negara oleh RSMM Bogor untuk kepentingan komersial sehingga terjadi penunggakan pajak dari 2013 sampai 2021 sebesar 10 milyar.
“Kali ini kami (GEMPPAR) menagih janji pihak Kemenkes RI yang pada aksi pertama kami, berjanji akan segera turun ke Kota Bogor dan membentuk tim untuk menindaklanjuti permasalahan aset dan pajak miliknya (Kemenkes) di Kota Bogor,” Fatholah Fawait kepada awak media.
Aksi orasi di depan Monas Jakarta
Namun faktanya, sambung Fatholah Fawait, “Sampai saat ini tidak ada respons apapun dan tindak lanjutnya atas janji Kemenkes RI tersebut,”
Pantauan awak media, Aksi unjuk rasa kedua kali ini sempat memanas karena tidak mendapat respons Kementerian.
“Saat ini kondisi pandemi yang memang sedang meningkat luar biasa, jadi apa yang menjadi sambutan kami di sini sangat selektif dan ketat. Dan juga banyak jajaran juga yang WFH, jadi kami belum bisa memberi informasi lanjutan dari tuntutan teman-teman semua,” ujar nya.
Pada akhirnya, 5 perwakilan GEMPPAR diterima untuk audensi oleh pihak Kemenkes RI. Perwakilan demonstran diterima oleh Biro Hukum Kemenkes RI, Humas Kemenkes RI dan jajaran lainnya. Sempat berjalan alot dan bersitegang dalam audensi, akhirnya pihak Kementerian Kesehatan RI sekali lagi berjanji akan terus menindak lanjuti apa yang dilaporkan atau diinfokan GEMPPAR.
“Sebenarnya apa yang kami sampaikan pada aksi teman-teman pertama, itu sudah dijalankan, seperti tim yang dibentuk dan juga untuk terjun langsung ke lokasi di Kota Bogor,” ungkap perwakilan Humas Kemenkes RI dalam audensi.
Sambung nya, ”Intinya ini akan kami terus tindak lanjuti, mungkin komunikasi kita yang harus diperbaiki. Ya jadi segala informasi perkembangan juga bisa segera dikabarkan, tanpa sampai demo seperti ini, harap dipahami ini sedang pandemi.”
Sebelumnya, pada aksi unjuk rasa pada Senin 7/6, perwakilan Kemenkes berjanji akan segera bertindak atas tuntutan GEMPPAR tersebut.
Seperti diketahui, permasalahan tunggakan pajak Bogor Golf Center (BGC) yang mencapai Rp10 miliar dan dugaan penyerobotan tanah aset negara menjadi milik pribadi seluas 23 hektar lebih, yang berlokasi di Jalan Semeru Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor terus menjadi sorotan publik. Gerakan mahasiswa dan pemuda juga telah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
(***)
