BOGOR,- Dugaan ketidaksesuaian pembangunan proyek infrastruktur di Kabupaten Bogor mendapat tanggapan dari Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah dengan meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ikut mengawasi secara ketat kegiatan tersebut.
DPRD seharusnya mengawasi secara ketat dengan sering melakukan sidak di daerah pemilihan dari para wakil rakyat (dapil), dan memberikan catatan-catatan, untuk hasil yang lebih baik lagi, itu yang terpenting," ujar Trubus.
" Hal itu harus dilakukan agar pembangunan ada peningkatan kualitas dan pengawasannya. Karena ketidaksesuaian spek berpotensi merugikan negara (korupsi) , seperti kejadian di beberapa tempat, kata Trubus saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya, Kamis, 28/10/2021.
Para kontraktor juga sering nakal, ini menjadi problem di kita, ditingkat nasional juga sama, kenapa infrastruktur yang dibangun cepat rusak? Beda dengan yang dibangun oleh orang luar negeri.
" Banyak akal-akalnya, sehingga terjadi tidak sesuai kesepakatan, jadinya kualitas pembangunan buruk,"jelasnya.
Lanjutnya, banyak kebijakan yang hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesaat saja, tanpa memikirkan jangka panjang, yang penting sekedar melaksanakan dan menghabiskan anggaran ," tutup Trubus.
Untuk diketahui, banyaknya dugaan ketidaksesuaian pengerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Bogor, sebagian besar terdapat di satuan kerja (Satker) Dinas Pendidikan. Hal ini harus menjadi perhatian khusus dari pihak-pihak terkait, mengingat pembangunannya menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa.
(***)
