AGAM SUMBAR - Beredarnya surat resmi yang bersifat penting dari Pemerintah Kabupaten Agam tentang Kas Daerah (Kasda) jelang lebaran Idul Fitri minus saat ini beredar luas di kalangan masyarakat terutama di pesan WhatsApp Grup dan sudah menjadi tranding topik.
Hal itu juga sampai ke pihak awak media, LSM dan Ormas di Lubuk Basung Kabupaten Agam. Tidak kecuali surat penting yang sudah tersebar luas tersebut membuat Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Pemantau Kebijakan Publik (LSM – BPKP) Provinsi Sumatera Barat ikut menanggapinya Selasa 12 April 2023 di Lubuk Basung.
Seperti sama diketahui, surat beredar yang bersifat penting itu ditandatangani langsung oleh Sekda Kabupaten Agam Drs. Edi Busti, M.Si yang bernomorkan 900/250/BKAD/2023 dengan Perihal kondisi keuangan Daerah Kabupaten Agam pertanggal 10 April 2023 yang ditujukan kepada Kepala SKPD Kabupaten Agam.
Lanjut dari isi surat dimaksud ialah berdasarkan monitoring Kas Daerah (Kasda), ternyata saldo kasda pertanggal 10 April 2023 sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan pengeluaran menjelang Idul Fitri 1444 H.
Selanjutnya, bertuliskan bahwa berdasarkan Kasda tersebut dan kebutuhan menjelang Idul Fitri, permintaan pencairan anggaran dari SKPD hanya yang bersifat mendesak melalui TU (Tambah Uang).
Dirwaster LSM BPKP Provinsi Sumatera Barat Rahmatsyah mengatakan, hasil pemantauan pihaknya kalau hal seperti ini baru pertama kali terjadi di Pemerintahan Kabupaten Agam.
“Kita sangat menyayangkan kenapa kejadian seperti ini bisa terjadi di Pemerintahan baru dua tahun dipimpin Kepala Daerah yang baru,” ujar Rahmatsyah di Lubuk Basung.
Dikatakan, ini adalah merupakan fenomena yang buruk sepanjang sejarah Kabupaten Agam. Apalagi jelang lebaran Idul Fitri tahun ini.
“Kita menduga, ini diakibatkan kurang piawainya Pemerintah Kabupaten Agam dalam mengelola keuangan daerah. Sehingga SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Agam menjadi korban kebobrokan yang memimpin kabupaten Agam saat ini,” ungkapnya.
Musatahil lanjutnya, Kas Daerah minus dan atau apakah asumsi publik itu benar adanya, kalau Keuangan Daerah Kabupaten Agam sudah mulai anjlok bahkan bangkrut ?
“Kalau memang seperti itu adanya bisa - bisa berimbas kepada pembangunan di Agam dan korbannya terhadap masyarakat,” tegasnya.
Lebih parahnya lagi sebut Bj Rahmad sapaan akrabnya, masak masih awal tahun Kas Daerah sudah minus. Apakah ini bentuk gagalnya Pemerintah Kabupaten Agam dalam perencanaan yang semestinya secara matang dilakukan.
”Ini menjadi insiden buruk sepanjang sejarah di Pemerintahan Kabupaten Agam. Masak Kasda di awal tahun sudah tidak mencukupi. Bagaimana untuk bulan-bulan selanjutnya apakah nanti masih bisa berjalan roda Pemerintahan Kabupaten Agam.” Ucapnya mengakhiri. (Andika)
