LAMPUNG UTARA - Seperti kabupaten lainnya di Lampung, DPRD Lampung Utara juga menggelar sidang paripurna istimewa peringatan HUT ke-59 Provinsi Lampung di gedung DPRD Lampung Utara, Senin (20/3/2023).
Sidang paripurna ini sendiri dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung Utara, Wansori. Sayangnya, jumlah anggota DPRD yang hadir hanya sekitar 11-an orang saja. Adapun dari pemkab, kehadiran Bupati Budi Utomo diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok.
Sekdakab Lekok yang membacakan sambutan tertulis dari Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan, Pemprov Lampung sangat mengapresiasi peranan yang telah dilakukan oleh pihak legislatif. Mulai dari penyusunan anggaran, pengawasan, dan kontrol kebijakan pemerintahan daerah.
"Apresiasi tinggi juga diberikan pada semua pihak yang selama ini terus bersama-sama semasa terjadinya pandemi Covid-19 dan pasca pandemi. Tanpa itu, mungkin kita akan sangat kesulitan untuk melewati pandemi ini," ucap dia.
Dikatakannya juga bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan II tahun 2022 menjadi yang tertinggi di Indonesia dengan pencapaian sebesar 9,12 persen. Pertumbuhan ekonomi itu didukung oleh peningkatan produksi dan nilai tambah pertanian yang memberikan kontribusi sebesar 28 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto/PDRB.
"Kondisi perekonomian itu berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,16 persen dan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan yang kemiskinan yang cukup signifikan dari 12,62 persen per Maret 2021 menjadi 11,44 persen per Maret 2022," ujarnya.
Sementara itu, Wansori menjelaskan bahwa banyaknya anggotanya yang tidak hadir dalam sidang kali ini dikarenakan padatnya agenda yang harusnya diikuti oleh mereka. Sama sekali tak ada faktor kesengajaan dari anggotanya untuk tidak hadir dalam sidang tersebut.
"Jadi, bukan karena disengaja ya. Semua itu murni karena kesibukan mereka," jelas dia.
Ia juga meminta Gubernur Lampung untuk memperhatikan jalan provinsi di sini karena kondisinya sudah banyak yang rusak," katanya.
Perbaikan terhadap jalan-jalan tersebut, kata dia lagi, termasuk kebutuhan yang mendesak. Selain memang dibutuhkan oleh warga, tahun 2024 juga merupakan tahun politik. Jangan sampai kondisi jalan tersebut dipolitisir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab." Jadi, jangan sampai kita kena politik," tandasnya. (R)
