KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menjadi salah satu dari pemerintah daerah yang menandatangani komitmen bersama terkait transportasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan lima pemerintah daerah.
Penandatanganan komitmen bersama dilakukan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, Sekda Kota Bekasi, Sekda Kabupaten Bekasi, Sekda Kabupaten Bogor dan Sekda Kota Depok disaksikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Pj. Wali Kota Bekasi di Halte bus Trans Pakuan Cidangiang, Kota Bogor, Jumat (21/7/2023).
Penandatangan komitmen bersama tersebut kata Ridwan Kamil, menjadi ikhtiar bersama memulai program Bus Rapid Transit (BRT) sebagai feeder untuk LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).
Sebagai salah satu aglomerasi di Jawa Barat selain Bandung Raya, menurut Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, dibutuhkan sebuah sistem organisasi yang mampu mengendalikan dalam pengaturannya sehingga memudahkan koordinasi.
“Ini adalah komitmen Pemprov Jawa Barat agar kelancaran ekonomi khususnya di aglomerasi Jabodetabek, minimal di Jawa Baratnya kita maksimalkan sehingga warga bisa lancar ke Jakarta naik LRT menggunakan bus yang kita feeder kan dari lima wilayah. Kami berharap aglomerasi yang berhimpun mendekati Jabodetabek memiliki sistem organisasi pemerintahan koordinatif yang baik dan apa yang dilakukan hari ini adalah satu ikhtiar untuk dilakukan langkah atau upaya yang baik,” kata Ridwan kamil
Lima wilayah yang menandatangani komitmen bersama lanjut Kang Emil, tidak bisa tidak bekerja sama, karena dalam sistem peradaban yang namanya ekonomi tidak bisa dibatasi oleh batas wilayah, tetapi semua bekerja dalam sebuah aglomerasi sehingga akan lebih lancar hingga ke depan dapat terkonversi lebih banyak yang menggunakan kendaraan umum yang memadai sebagai pilihan dibanding kendaraan pribadi.
Dirinya melanjutkan, untuk menambah akses transportasi di Jawa Barat, dilakukan reaktivasi rel kereta api, penyediaan rel kereta cepat, penyediaan terminal yang dilengkapi mal pelayanan publik dan yang lainnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyebutkan, dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta, berdasarkan data ada sekitar 200 ribu menggunakan commuter dan pengguna kendaraan pribadi masih sekitar 60 - 70 persen masuk ke Jakarta. Dengan dinamika yang ada, jika tidak siap dalam menyikapi atau tidak terintegrasi, maka akan memunculkan persoalan-persoalan.
“Kalau kita memaksimalkan ikhtiar untuk memperbaiki transportasi publik, maka akan menahan kendaraan untuk masuk ke Jakarta. Ini adalah kolaborasi yang terus berlanjut antara kota-kota di Jawa barat untuk memperbaiki transportasi publik di Jawa barat yang terkoneksi dengan Jakarta. Kami berterima kasih dengan Direktur Trans Pakuan yang telah membangun kolaborasi dengan semua, begitu juga untuk Dinas Perhubungan dan BPTJ,” kata Bima Arya.
Untuk tahap awal Trans Pakuan Kota Bogor akan menyediakan dua unit bus dan ke depan sangat memungkinkan bertambah sesuai dengan kesepakatan dengan pihak Trans Jakarta maupun BPTJ.
“Prinsipnya sesuai dengan arahan pimpinan adalah konektivitas antar wilayah. Trans Pakuan Kota Bogor fokus pada pengembagan layanan dan kita mulai dari Cibubur ini,” kata Direktur Trans Pakuan Kota Bogor, Rachma Nissa Fadliya.
Rencananya kedua unit yang disiapkan akan diuji cobakan pada 24 Juli sampai dengan 24 Agustus 2023. Masing-masing dari dua titik keberangkatan yang disediakan pihak Trans Pakuan Kota Bogor yaitu terminal Baranangsiang dan Terminal Bubulak.
Untuk waktu keberangkatan pukul 05.30 WIB dengan dua kali keberangkatan Bogor - Jakarta dan mulai lagi sore hari Jakarta - Bogor dengan segmen para pekerja dengan kapasitas 40 penumpang masing-masing 20 untuk duduk dan berdiri.
“Tarif uji coba di angka Rp 15 ribu secara on the spot dengan payment menggunakan Qris BJB,” kata Rachma. (***)
