KOTA BOGOR - Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menerima tim Verifikasi STMB (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Pilar 1 Tingkat Jawa Barat dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Kamis (5/10/2023).
Dedie Rachim mengatakan, berdasarkan gambaran yang ada, masih banyak pekerjaan rumah harus diselesaikan. Ia mengusulkan agar intervensi dalam BABS di Kota Bogor tidak hanya berupa infrastruktur, tetapi juga dalam bentuk edukasi dan pemahamanan bagi masyarakat agar muncul kesadaran. Sebab, persoalan kesejahteraan sosial setelah didalami tidak hanya miskin secara fisik, tetapi juga mental.
“Saat paparan verifikasi hasil temuan di lapangan, terlihat rumahnya lumayan bagus dengan lahan yang cukup memadai, tetapi secara mentalitas masih semi, antara masyarakat perkotaan dengan agraris, khususnya di wilayah-wilayah tertentu. Ini yang banyak kita jumpai, masih banyak gap mentality yang perlu didorong dengan berbagai cara,” katanya.
Dalam pendekatan sambung Dedie, tidak hanya terkait ODF tetapi juga tentang perilaku serta mengajak pihak lain agar memberikan edukasi dari sisi lain. Di antara pihak yang diusulkan adalah melibatkan MUI untuk menghadapi tantangan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pembangunan perilaku dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang kotoran sembarangan.
Dedie menambahkan, terkait data terpadu kesejahteraan sosial yang jumlahnya kurang lebih sekitar 611 ribuan jiwa, setelah didalami Pemkot Bogor berhasil menghapus data tersebut sebesar 16,22 persen dari yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat, R. Vini Adiani Dewi menjelaskan, kegiatan ini merupakan evaluasi dari verifikasi maupun validasi. Stop buang air besar sembarangan atau BABS merupakan indikator dasar pencapaian target lima pilar STBM. Tercatat hingga Maret 2023 sudah ada 9 daerah di Jawa Barat yang masyarakatnya dinyatakan terbebas BABS.
“Kota Bogor menjadi daerah ke-10 yang dilakukan verifikasi ODF atau terbebas dari BABS,” sebutnya.
Dinkes Jabar menyampaikan apresiasi atas ikhtiar maksimal Kota Bogor untuk mendeklarasikan ODF pada tahun 2023, semua jajaran kepala perangkat daerah menjadi direktur ODF mendukung kuatnya komitmen pemimpin sehingga persoalan yang ada bisa diselesaikan.
“Ke depan kami akan melakukan beberapa kegiatan dan kita sama-sama berkomitmen karena PR yang semakin banyak, diantaranya stunting maupun lainnya,” katanya.
Paparan hasil pleno oleh perwakilan tim verifikasi STBM Jawa Barat, Agus Sukandar memperlihatkan hasil kunjungan, selain temuan di lapangan, tim verifikasi juga menemukan progres berupa pembangunan sarana septic tank komunal untuk warga, mulai yang masih perencanaan, dalam proses pembangunan hingga yang sudah digunakan dan dimanfaatkan.
Kegiatan ditutup dengan diskusi dan pembacaan berita acara yang akan segera ditindaklanjuti Pemerintah Kota Bogor. (***)
