SURAKARTA - Kementrian Dalam Negeri BEM KM-IIM mengadakan forum audiensi Mahasiswa atau FORSIMA yang dihadiri para rektorat kampus IIM Surakarta yaitu, Bpk. Dr. H. M. Kurniawan Budi Wibowo, S.Ag., S.H., M.H. CLA selaku Rektor IIM Surakarta, Dr. Joko Subando, M.Pd selaku Wakil Rektor 1, Bpk. Edy Muslimin, M.S.I selaku Wakil Rektor 2, dan Bpk. Mukhlis Fathurrohman, M.S.I selaku Wakil Rektor 3 beserta para birokrat kampus IIM Surakarta, dan di hadiri kurang lebih 100 mahasiswa IIM Surakarta. (8/3/2024).
Acara ini diadakan untuk memfasilitasi aspirasi mahasiswa kepada pimpinan IIM Surakarta dan di jawab langsung di forum tersebut oleh para rektorat IIM Surakarta, acara berjalan lumayan seru, dibuka dengan aspirasi mahasiswa tentang sarana prasarana yang kurang memadai dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang mendadak dan point yang tak kalah penting kebijakan yang masih simpang siur tentang wisuda khusus kelas KMI dan Ma'had harus menunggu sesuai waktu yang di tentukan, untuk KMI satu tahun dan Ma'had dua tahun setelah kelulusan, kebijakan tersebut menjadi bahasan yang cukup memanas dikarenakan banyak mahasiswa semester akhir yang berharap bisa wisuda di tahun ini harus menunggu sesuai waktu yang sudah ditentukan.
Acara berjalan selama kurang lebih 3 jam, dari jam 13.00 sampai 16.00 WIB, acara tersebut memang sudah di selesaikan, namun masih terdapat beberapa ketidakpuasan dari mahasiswa. Bpk. Mukhlis Fathurrohman, M.S.I selaku Wakil Rektor 3 menyampaikan acara ini diselesaikan terlebih dahulu, nanti bisa kita lanjutkan di FORSIMA dua, tiga, dan seterusnya.
Setelah selesainya acara, para mahasiswa merasa belum cukup puas, akhirnya mereka melakukan aksi, yang diakhiri pernyataan sikap di depan gerbang Kampus IIM Surakarta, dengan orasi-orasi pembangun semangat mahasiswa, Sdr. Rihardin selaku Menteri Dalam Negeri BEM KM-IIM menyampaikan "kita tidak menyerang personal, kita tidak menyerang satu orang, tapi kita menuntut hak-hak kita sebagai mahasiswa."
"Mereka sudah menyampaikan beberapa jawaban dari aspirasi mahasiswa di forum tadi, kita lihat aja besuk apakah hak-hak mahasiswa akan di tunaikan atau tidak?." Tambah Rihardin.
"Ketika hak-hak mahasiswa tidak kita dapatkan, maka kewajiban kita sebagai mahasiswa membayar UKT juga tidak usah kita tunaikan." Ucap Khaidir selaku mahasiswa
Setelah beberapa orasi disampaikan, ditutup dengan pernyataan sikap yang disampaikan oleh Presiden BEM KM-IIM Sdr. Rozin Afianto, yang berisi Masih adanya kebijakan-kebijakan yang hadir secara tiba-tiba dan tidak adanya dialog kepada mahasiswa. Hingga berbagai kebijakan publik yang diambil sepihak oleh pihak kampus seperti PKN yang Mou Bersama Bawaslu Provinsi, kebijakan adanya seminar proposal (Sempro) di tahun 2024, kabar Ditundanya wisuda kelas transfer dan kebijakan lainnya yang dinilai tidak menanamkan nilai-nilai demokratis. Penyediaan sarana prasarana seiring naiknya biaya UKT yang kian tinggi setiap tahunnya, tapi tidak banyak penambahan fasilitas yang dibutuhkan mahasiswa, dan terdapat ketidak jelasan adanya penambahan biaya pada pembayaran UKT untuk Angkatan 2023. Atas dasar itu, Mahasiswa IIM Surakarta menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mendesak Rektorat IIM Surakarta beserta seluruh pejabat kampus IIM Surakarta untuk mengakhiri penyelewengan kekuasaan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak transparan yang terkesan mendadak dan tidak berpihak kepada mahasiswa sebagai pihak yang paling berpengaruh terhadap kebijakan kampus.
2. Menuntut Pimpinan IIM Surakarta untuk kembali tegak lurus terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi.
3. Meminta kepada birokrat kampus IIM Surakarta agar konsisten menjaga profesionalitas, integritas, dan imparsialitas agar terwujudnya perguruan tinggi yang jujur, adil, dan demokratis tanpa adanya kepentingan tertentu yang merugikan mahasiswa.
4. Mengajak agar seluruh Mahasiswa IIM Surakarta untuk menjadi mahasiswa yang kritis dan tidak apatis terhadap kebijakan kampus yang tidak berpihak kepada mahasiswa dan bahkan merugikan mahasiswa, termasuk menolak keras ketidak transparannya pembayaran UKT dan pengunaan keuangan UKT untuk kepentingan elektoral dalam bentuk apapun. (***)
