KOTA BOGOR - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Forum Dialog Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI Bagi Aparatur di Hotel Salak Heritage, Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, Selasa (25/6/2024).
Turut hadir, Kepala Badan Kesbangpol Kota Bogor, Adi Novan dan narasumber lainnya.
Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri, Drajat Wisnu Setyawan mengatakan, sedari dulu para founding father Indonesia telah mempersatukan bangsa Indonesia dengan memaklumatkan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, falsafah bangsa, sumber dari segala sumber hukum dan kepribadian bangsa, serta Pancasila merupakan dasar dalam mencapai cita-cita dan tujuan bangsa.
Tantangan demi tantangan kian hadir dalam mengimplementasikan nilai luhur Pancasila. Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dengan munculnya beragam informasi hoaks dan ujaran kebencian, tanpa disadari telah perlahan-lahan menggeser nilai-nilai bangsa yang selama ini terpatri kuat dan menjiwai kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
Tingginya intoleransi, maraknya politik identitas, radikalisme dan ekstremisme menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih memaknai nilai-nilai Pancasila sebagai nilai abstrak yang belum dapat diaktualisasikan dalam tataran kehidupan praktis.
"Nilai-nilai luhur Pancasila juga merupakan modal utama bagi masyarakat Indonesia yang multikultural agar dapat hidup selaras dan harmonis dalam bingkai NKRI," ujar Drajat.
Ironi, merosotnya pengamalan nilai-nilai Pancasila tidak hanya di kalangan masyarakat tetapi juga di kalangan Aparatur.
"Fakta menunjukkan tidak sedikit aparatur pemerintah yang justru menjadi bagian ketidakpatuhannya dalam menjalankan dan mempedomani Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara," ucap Drajat.
Lantas bagaimana implementasi nilai Pancasila di kalangan aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Tiap butir Pancasila memiliki nilai yang luhur bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Bogor, Adi Novan mengatakan bahwa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam diri aparatur daerah akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah sehingga berorientasi pada Pancasila.
"Dengan demikian, kebijakan-kebijakan ini tidak hanya memperkuat kinerja pemerintahan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat," ucap Adi.
Sebagai contoh di Kota Bogor untuk menghargai kontribusi para santri dan ulama dalam perjuangan kemerdekaan serta peran mereka dalam pembangunan bangsa, Pemkot Bogor menetapkan setiap tanggal 22 sebagai Hari Santri. Hal ini merupakan wujud penghormatan kepada nilai-nilai ketuhanan dan penghargaan terhadap keragaman keyakinan di Indonesia.
"Untuk Aparatur menerapkan kebijakan Hari Santri setiap tanggal 22 dan fasilitasi zakat penghasilan pegawai," ungkap Adi.
Pada sila ke- 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Pemkot Bogor menerapkan merit sistem dan uji kompetensi terbuka.
"Persatuan Indonesia, menerima mutasi pegawai dari berbagai daerah, keanekaragaman kegiatan Festival Merah Putih. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Penerapan Tim Kerja pada Perangkat Daerah," ucap Adi.
Selanjutnya, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, pelaksanaan program Penting-Lur yang melibatkan partisipasi penuh aparatur untuk mengatasi stunting di Kota Bogor. Program ini merupakan inisiatif untuk mengatasi masalah stunting di Kota Bogor dengan melibatkan partisipasi penuh dari aparatur pemerintah.
“Program ini berfokus pada intervensi gizi, edukasi kesehatan, dan dukungan sosial untuk memastikan setiap anak tumbuh dengan sehat dan optimal,” kata Adi. (***)
