NUSANTARA - 517 Kepala Daerah di Indonesia mengikuti pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
Tak terkecuali Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari yang turut hadir. Pertemuan yang beragendakan ‘Pengarahan Presiden Kepada Seluruh Kepala Daerah di Indonesia’ ini diawali laporan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian yang dilanjutkan dengan arahan Presiden.
Hery mengatakan, ada empat hal utama yang disampaikan oleh Presiden, yakni mengenai tata kota dengan konsep kota yang berkelanjutan, penataan serta pengembangan transportasi massal, inflasi dan anggaran Pilkada.
"Presiden menyampaikan pesan bahwa setiap kota harus fokus dalam membangun identitas dan arah pengembangannya. Kota-kota perlu memutuskan apakah mereka akan menjadi kota jasa, kota produksi, atau mengadopsi konsep lain seperti smart city, forest city, dan energi hijau," ucap Hery.
Selain itu Hery menambahkan, keberlanjutan juga harus menjadi prioritas, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pembangunan IKN.
Sektor transportasi massal, lanjut Hery, Presiden memberikan arahan agar kabupaten/kota memiliki konsep transportasi massal, baik dalam perencanaan maupun hitungan dan skema pembiayaan serta operasional dan perawatan.
Sebab, berkaca dari penataan transportasi massal di Jakarta memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga memerlukan adanya skema investasi karena tidak cukup jika dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti LRT, MRT dan kereta cepat.
"Iya itu yang dicontohkan (Jokowi) demikian, oleh karenanya dicontohkan juga untuk mencari teknologi yang murah, seperti yang dicontohkan oleh pak Presiden itu ada Autonomous Rail Rapid Transit tanpa rel, investasinya kurang lebih sekitar Rp.74 miliar per unit yang satu unitnya terdiri dari tiga gerbong, dengan operasional maintenancenya Rp 500 juta per bulan," katanya.
Penataan transportasi ini diperlukan untuk mengatasi kemacetan di berbagai kabupaten/kota yang berdampak pada sektor ekonomi, kesehatan dan lingkungan. Sehingga, penataan transportasi ini harus dilakukan untuk memperkecil kerugian akibat dari adanya kemacetan.
"(Disampaikan oleh Presiden) ada kerugian yang juga lebih besar dibanding biaya investasi yang dikeluarkan dan lain-lain kalau kemacetan dibiarkan itu ada kerugian. Oleh karenanya Presiden mengharapkan semua kabupaten/kota menghitung kerugian akibat kemacetan," ujarnya.
Mengenai pengendalian inflasi, saat ini tingkat inflasi di Indonesia sebesar 2,13 persen, turun dari sebelumnya 2,58 persen. Jokowi menitipkan pesan agar terus dijaga dengan memperkuat daya beli masyarakat.
"Iya arahan Bapak Presiden harus dijaga daya beli masyarakat dengan realisasi APBD yang harus segera diserap, di tingkat kabupaten/kota serapan masih 31 persen, provinsi 41 persen. Ini harus digenjot terus, oleh karenanya kota-kota diminta penyerapan harus segera dipercepat," ucap Hery.
Terakhir, yang menjadi arahan Presiden yakni mengenai dukungan anggaran untuk Pilkada serentak yang harus segera diselesaikan. Selain itu daerah diminta untuk terus berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk hal keamanan dan kondusivitas agar Pilkada berjalan lancar.
"Dari semua arahan itu, di Kota Bogor harus segera disikapi, kita harus mencermati seluruh arahan bapak Presiden kemudian kita melaksanakan rakor di tingkat Kota," ujar Hery. (***)
