KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menegaskan komitmennya dalam meningkatkan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP).
Hal tersebut disampaikan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah di Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring dan luring di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Kamis (31/10/2024).
Melalui Zoom meeting, Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari menyanggupi capaian nilai MCP yang harus ditingkatkan oleh seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Jawa Barat pada akhir tahun 2024, yaitu harus di atas 90.
“Kota Bogor, insyaallah, siap menaikkan skor MCP pada akhir tahun 2024 menjadi 92,” ujar Hery.
Hery menekankan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bogor berkomitmen untuk memperbaiki dan memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel.
Ia juga meminta pendampingan dari KPK untuk memonitor perbaikan dan peningkatan nilai MCP serta Survei Penilaian Integritas (SPI) yang telah dilakukan oleh Kota Bogor.
Sementara itu, berdasarkan data SPI, indeks SPI Kota Bogor pada tahun 2023 berada di angka 76,16, yang harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, karena target indeks SPI pada akhir tahun 2024 harus berada di atas 74.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Direktorat Wilayah 2 KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menyoroti pentingnya MCP dan SPI dalam mengukur dan memperbaiki kinerja tata kelola pemerintahan daerah.
“Rapat koordinasi ini dilakukan untuk memperkuat upaya antikorupsi di wilayah pemerintah daerah Jawa Barat. KPK akan memastikan semua proses yang dikerjakan oleh OPD tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan malah merugikan negara,” ujar Bahtiar.
Ia juga menyampaikan bahwa KPK bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) telah merancang langkah-langkah pencegahan di setiap OPD melalui evaluasi MCP dan SPI.
Bahtiar menekankan, pentingnya kolaborasi dari semua pihak dalam mencapai target nilai MCP dan SPI di akhir tahun 2024.
“Kami di sini untuk membantu melakukan perbaikan pada capaian delapan area di MCP, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami memohon tiap pemerintah daerah agar membentuk tim akselerasi untuk memenuhi indikator dan subindikator MCP agar lebih baik,” ucapnya.
Sebagai informasi, rapat koordinasi yang diselenggarakan secara daring tersebut diikuti oleh 11 Pemerintah Daerah di Jawa Barat, dan secara luring turut dihadiri oleh berbagai OPD di Kota Bogor.
Melalui rapat tersebut, KPK mendorong pemerintahan yang lebih transparan, dengan harapan tercapainya pemerintahan daerah yang bebas korupsi dan lebih baik dalam tata kelolanya di masa mendatang. (***)
