PENDIDIKAN

Masyarakat Subang Gelar Aksi Unjuk Rasa Tuntut Hasil Rekapitulasi Suara dan Dugaan Politik Uang

Heri Suprayogi
04 Desember 2024, 06.43 WIB Last Updated 2024-12-03T23:43:15Z
masukkan script iklan disini

 


SUBANG - Puluhan elemen yang tergabung Aliansi masyarakat Subang melakukan aksi unjuk rasa dilokasi dilaksanakannya rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pilkada 2024 tingkat Kabupaten Subang.


Ratusan pendemo berawal berjalan didepan Gedung Wismakarya menuju ke Hotel Laska tempat berlangsung nya Rapat Pleno Rekapitulasi Pilkada Kabupaten Subang.


Massa pendemo menyuarakan sejumlah tuntutan terkait dugaan kecurangan dalam pilkada 2024 dan indikasi money politik atau politik uang pada Selasa (3/12/2024).


Dalam orasi yang dilakukan, perwakilan demonstran menuduh pasangan calon telah membagi -bagikan uang kepada massa yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Subang. 


Kami datang kesini untuk meminta pihak Bawaslu hari ini mendesak penyelidikan yang tegas dan transparansi praktek seperti ini tidak bisa dibiarkan kerena merusak demokrasi. 


Pada rekan - rekan yang hadir agar tetap menjaga kondusifitas dalam meluangkan inspiratif jaga indikasi agar Bawaslu menilai kembali mengenai adanya kecurangan money politik dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Subang. 


Dalam aksi tersebut, perwakilan pendemo diterima langsung oleh ketua KPU Subang Abdul Muhyi dan ketua Bawaslu Subang Achmad Mansur dan perwakilan komisioner lain nya mendapatkan pengawalan ketat dari aparat TNI/Polri dan Satpol PP. 


Akhirnya ketua KPU dan Bawaslu langsung memberikan pencerahan pada pengunjuk rasa. 


"Kami sedang melakukan investigasi karena pleno ini hanya sebagai kajian bukan untuk menentukan hasil kemenangan adapun salah satu paslon mengajukan gugatan akan kami sikapi dan yang menentukan Mahkamah Konstitusi." Ucapnya.


Demonstrasi ini mencerminkan harapan publik agar proses Pilkada berjalan bersih adil dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Pungkasnya. (D.Jekiw)

Komentar

Tampilkan

Terkini

Politik

+